Pengertian tindak pidana terorisme menurut uu no 15 tahun 2003

Terorisme di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya. Pasca peledakan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika pada 11 September 2002, peristiwa terorisme telah membuka mata dunia Internasional betapa sebuah konstruksi hukum mutlak diperlukan untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme.58 Yang terjadi di Indonesia …

• KEWENANGAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi syarat gelar strata satu Program Ilmu Hukum Oleh Melky Sidhek Gultom 08020
• 1 Comments

Jurnal Kuliah: Rencana Perevisian UU No. 15 Tahun 2003 ...

Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), akhirnya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang …

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana teroris menurut hukum pidana Islam dan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah manusia dan korporasi. pelaku tindak pidana terorisme menurut Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-. Undang, perlu membentuk Peraturan PIDANA TERORISME. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 23 Nov 2018 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Korban Tindak Pidana. 2. Pengertian Resitusi; Kompensasi; Ganti Rugi; dan Bantuan Serta alasan diperlukan. dihadapkan pada kesulitan untuk menangani masalah tindak pidana, termasuk dalam tindak. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Terorisme. Kata Kunci: terorisme, regulasi, kekosongan hukum Menurut Muladi ada 11 (sebelas) tahun 1977. Namun demikian rumusan pengertian tindak pidana terorisme hingga saat ini menimbulkan persoalan multi. 26 Mei 2018 Masa penahanan dan penangkapan bagi tersangka maupun terduga terorsis di UU Antiterorisme yang baru lebih panjang dari sebelumnya. Jakarta, CNN Indonesia -- Revisi atas Undang-Undang  NOMOR 25 TAHUN 2003. TENTANG. PERUBAHAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pencucian k. perdagangan manusia; l. perdagangan senjata gelap; m. penculikan; n. terorisme; o. pencurian; p. penggelapan; q. penipuan; r. tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 25 Apr 2013 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, penulis akan menerangkan serangkaian Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (dolus/opzet) yakni 

23 Nov 2018 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Korban Tindak Pidana. 2. Pengertian Resitusi; Kompensasi; Ganti Rugi; dan Bantuan Serta alasan diperlukan. dihadapkan pada kesulitan untuk menangani masalah tindak pidana, termasuk dalam tindak. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Terorisme. Kata Kunci: terorisme, regulasi, kekosongan hukum Menurut Muladi ada 11 (sebelas) tahun 1977. Namun demikian rumusan pengertian tindak pidana terorisme hingga saat ini menimbulkan persoalan multi. 26 Mei 2018 Masa penahanan dan penangkapan bagi tersangka maupun terduga terorsis di UU Antiterorisme yang baru lebih panjang dari sebelumnya. Jakarta, CNN Indonesia -- Revisi atas Undang-Undang  NOMOR 25 TAHUN 2003. TENTANG. PERUBAHAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pencucian k. perdagangan manusia; l. perdagangan senjata gelap; m. penculikan; n. terorisme; o. pencurian; p. penggelapan; q. penipuan; r. tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 25 Apr 2013 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, penulis akan menerangkan serangkaian Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (dolus/opzet) yakni  30 Apr 2013 Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme hari mengaturnya dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Menurut Prof. Bill Tupman, seorang Pakar Kriminologi Australia, menyebutkan bahwa pasca tragedi teror Gedung Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh PPATK untuk  Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Yang dimaksud dengan "penyuapan" adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana teroris menurut hukum pidana Islam dan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah manusia dan korporasi. pelaku tindak pidana terorisme menurut Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-. Undang, perlu membentuk Peraturan PIDANA TERORISME. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 23 Nov 2018 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Korban Tindak Pidana. 2. Pengertian Resitusi; Kompensasi; Ganti Rugi; dan Bantuan Serta alasan diperlukan. dihadapkan pada kesulitan untuk menangani masalah tindak pidana, termasuk dalam tindak. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Terorisme. Kata Kunci: terorisme, regulasi, kekosongan hukum Menurut Muladi ada 11 (sebelas) tahun 1977. Namun demikian rumusan pengertian tindak pidana terorisme hingga saat ini menimbulkan persoalan multi. 26 Mei 2018 Masa penahanan dan penangkapan bagi tersangka maupun terduga terorsis di UU Antiterorisme yang baru lebih panjang dari sebelumnya. Jakarta, CNN Indonesia -- Revisi atas Undang-Undang  NOMOR 25 TAHUN 2003. TENTANG. PERUBAHAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pencucian k. perdagangan manusia; l. perdagangan senjata gelap; m. penculikan; n. terorisme; o. pencurian; p. penggelapan; q. penipuan; r. tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana teroris menurut hukum pidana Islam dan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah manusia dan korporasi. pelaku tindak pidana terorisme menurut Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut.

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme (Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun Hukum Pidana Khusus Terorisme – ilmuhukumpolitic 3. Pengertian Terorisme menurut Hukum. Menurut Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut termasuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 (Perpu, 2002 Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak ... 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme menurut UU Nomor. 15 Tahun 2003 tentang terorisme? Bagaimanakah kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaturan, dan sanksi hukum terhadap UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana