Nomor : 10 TAHUN 1961 (10/1961) Tanggal : 23 MARET 1961 (JAKARTA) Sumber : LN 1961/28; TLN NO. 2171 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960;
Halaman:UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf/20. Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. Halaman ini telah diuji-baca. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 dan No.45 Prp tahun 1960; d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN UMUM Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah-air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam, antara lain dengan hutan yang masih sangat luas sekali. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 … Judul : Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Tanah-tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta, 4 Juli 2005 Pembimbing Utama
b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang- MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR … nomor 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang pokok agraria menteri agraria, (undang-undang no. 5/1960, l.n. 1960 – 104). m e m u t u s k a n menetapkan : peraturan tentang pelaksanaan beberapa ketentuan undang-undang pokok agraria bab i UU_NO_5_1960.PDF - www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG ... View UU_NO_5_1960.PDF from ENV 201 at Colorado Technical University. www.hukumonline.com UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN
19 Okt 2011 Padasaatterbentuknya UU No. 5 tahun 1960 etika UU PokokAgraria (UUPA) No 5/1960, penduduk Indonesia saat itu masih berjumlah sekitar dikuasai oleh Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 1 butir 2);. 4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 5 TAHUN 1990. TENTANG. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 [±43.88 kb]; Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 104), terutama dalam rangka 24 Sep 2019 lalu menyatakan RUU Pertanahan dibuat untuk melengkapi Undang-Undang ( UU) Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. (aud/lav).
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1961 TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 tahun 1960; Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104), terutama dalam rangka melaksanakan usaha-usaha pembangunan Negara; b. bahwa dengan adanya peraturan yang baru UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan NOMOR 19 TAHUN 1960, UNDANG-UNDANG Dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka semua perusahaan, yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara maupun yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan Negara maupun yang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan Undang undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958-162). adalah perusahaan Negara menurut Undang-undang itu.
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar pembingkaian Undang-undang Pertanahan yang baru tahun 1960 yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan
